Sugeng rawuh... Selamat datang... Ahlan wa sahlan... Welcome...

Tuesday, October 22, 2013

PEMBELAJAR DEWASA DAN ETIKA

LEARNING OUTCOME TUTORIAL I
PEMBELAJAR DEWASA DAN ETIKA


Nama             : Nurul Fatimah
NIM                : 13811118
Kelompok       : D


PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013


1.         Memahami kode etik dan profesionalisme apoteker
Kode etik apoteker Indonesia merupakan sebuah kumpulan nilai-nilai atau prinsip yang harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standart perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan. Terdiri dari 15 pasal dalam lima bab. Secara garis besar, kode etik apoteker Indonesia mengatur kewajiban umum maupun terhadap pasien, hubungan dengan teman sejawat dan sejawat bidang kesehatan lain. Diantaranya berbunyi seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain (1). Apoteker sebagai tenaga profesional harus menjalankan tugasnya secara profesinal pula meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (2,3).

2.         Mengetahui definisi, psikotropik dan kosmetik
UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika mendefinisikan psikotropika sebagai zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (4). Sedangkan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (5,6).

3.         Mengetahui UU yang mengatur psikotropik, kosmetik dan perapotekan
Undang-undang yang mengatur Psikotropika adalah UU Nomor 5 tahun 1997 (4).
Undang-undang yang mengatur kosmetik:
a.    Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 1176 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (5).
b.    Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (6)
c.     Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (7)
Undang undang yang mengatur apotek:
a.    Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (8).
b.    Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 1332 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Kesehatan RI No 922 Tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotek (9).
c.    Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 1027 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (10).

4.         Mengetahui jenis dan indikasi dan aturan penyerahan psikotropik
Psikotropika digolongkan menjadi empat golongan (4); Golongan I, yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai sindroma yang amat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Tenamfetamin. Golongan II, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan, dapat digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya Amphetamin. Golongan III, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan, banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya Pentazocine sebagai analgesik opioid (11). Golongan IV, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan, sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya Alprazolam dalam pengobatan anxiety disorder (11).
Aturan penyerahan psikotropik sesuai pasal 14 UU No 5 Th 1997,
(1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
(2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepa-da apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
(3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
(4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
(5) Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dalam hal a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat; c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
(6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya dapat diperoleh dari apotek (4).

5.         Mengetahui bahan yang berbahaya, CKPB, dan indicator halal haram
Bahan kosmetik yang berbahaya telah diatur dalam peraturan kepala BPOM nomor HK.00.05.42.1018 seperti 2,4,6-Trichlorophenol, 2,3-Dinitrotoluene, 2-Naphthol, 4,4'-Methylenedianiline, chlorine, mercury, dll (6). Bahan bahan tersebut jika digunaan dalam produk kosmetik tentunya akan menimbulkan kerugian seperti iritasi, kerusakan kulit, bahkan kanker.
Sebagai upaya menjamin mutu dan keamanan, produk kosmetik dibuat dengan menerapkan sistem cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (7). CPKB meliputi;
a.         Personalia; harus memiliki pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, jumlah yang memadai, dalam keadaan sehat dan mampu menangani tugas yang diberikan.
b.        Bangunan dan fasilitas; dipilih pada lokasi yang sesuai, dirancang, dibangun dan dipelihara sesuai kaidah yaitu jauh dari kontaminasi, jaminan kebersihan alat, permukaan dinding dan langit-langit hendaknya halus dan rata sehingga mudah dirawat dan dibersihkan, toilet terpisah dari ruang produksi, apabila memungkinkan dibuat area tertentu penerimaan material, pengambilan contoh, penyimpanan barang dan karantina, gudang bahan awal, penimbangan dan penyerahan, pengolahan, pengemasan, gudang produk jadi, laboratorium.
c.         Peralatan; didesain dan ditempatkan sesuai dengan produk yang dibuat sesuai dengan rancang bangun (misal harus mudah dibersihkan, tidak bereaksi dengan bahan, dll), pemasangan dan penempatan (misal mesin ditempatkan di tempat yang tidak menghambat proses produksi, pemberian label pada saluran air uap dan udara, dll), dan pemeliharaan (misal kalibrasi berkala pada alat timbang, SOP membersihkan alat ditempelkan).
d.        Sanitasi dan higiene; mencakup personalia harus dalam keadaan sehat dan melaksanakan personal higiene, bahan sanitasi untuk membershkan bangunan tidak mengontaminasi peralatan, peralatan, harus dalam kondisi bersih.
e.        Produksi; higienitas air yang digunakan, verivikasi bahan, pencatatan bahan, pemberian nomr bets, penimbangan menggunakan timbangan yang telah terkalibrasi, dll.
f.          Pengawasan mutu; sampling, pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal prouk dalam proses, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi sesuai spesifikasi yang ditentukan.
g.         Dokumentasi; meliputi riwayat setiap bets mulai dari bahan awal hingga produk jadi.
h.        Audit internal terdiri dari penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari aspek produksi dan pengendalian mutu. Dapat dilakukan oleh pihak luar atau ahli.
i.           Penyimpanan; penyimpanan hendaknya cukup luas untuk memungkinkan penyimpanan yang memadai dari berbagai kategori baik bahan maupun produk, seperti bahan awal, produk antara, ruahan dan produk jadi, produk yang dikarantina, dan produk yang lulus uji, ditolak, dikembalikan atau ditarik dari peredaran.
j.          Kontrak produksi dan pengujian dijabarkan, disepakati, dan diawasi. Penanganan keluhan dan penarikan produk yang bermasalah
k.         Penanganan keluhan dan penarikan produk; Bila kerusakan produk ditemukan atau diduga terjadi dalam suatu bets, hendaknya dipertimbangkan kemungkinan terjadinya kasus serupa pada bets lain. Khususnya bets lain yang mungkin mengandung produk proses ulang dari bets yang bermasalah hendaknya diselidiki (7)
Indikator halal haram suatu produk obat dan kosmetik berdasarkan fatwa MMUI nomor 2 Munas VI tahun 2000 menyatakan produk yang mengandung bahan dari bagian tubuh manusia adalah haram (12). Meskipun begitu, di Indonesia belum ada aturan resmi yang mengatur kewajiban mencantumkan logo halah pada produk kosmetik. Sejauh ini baru sebatas produk makanan dan minuman (13).

6.         Mengetahui standar pelayanan kefarmasian
Adanya standar pelayanan di apotek dimaksudkan untuk pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi, melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidan profesional dan melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian. Standar pelayanan tersebut meliputi;
a.       Sumber daya manusia; apotek harus dikelola oleh apoteker yang profesional, memiliki kemampun menyediakan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yag tepat, mampu mengelola SDM secara efektif, dll.
b.      Sarana dan prasarana; terletak di daerah yang mudah dikenali masyarakat, terdapat papan petunjuk “APOTEK”, dan diharuskan memiliki ruang tunggu yang nyaman, tempat mendisplai informasi (brosur dll), ruang konseling yang tertutup, ruang peracikan, keranjang sampah,dll.
c.       Pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku meliputi: perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pelayanan. Pengeluaran obat memakai sistim FIFO (first in first out) dan FEFO (first expire first out).
d.      Administrasi; baik secara umum (pencatatatn, pelaporan, pelaporan narkotika, psikotropika) maupun administrasi pelayanan (pengarsipan resep catatan pengobatan pasien, hasil monitoring penggnaan obat)
e.      Pelayanan resep; melakukan skrining, penyiapan obat (pemberian etiket, kemasan obat diserahkan, dll), informasi obat, konseling, promosi dan edukasi, home care.
f.        Evaluasi mutu pelayanan; indikatornya adalah tingkat kepuasan konsumen, dimensi waktu, dan prosedur tetap (10)

7.         Memahami cara belajar mandiri secara Islami berdasarkan landasan nilai Islam

Pembelajar mandiri (self directed learning) diawali dari inisiatif seseorang untuk menganalisa kebutuhan belajar, menentukan tujuan, memilih dan melaksanakan strategi belajar serta menilai hasilnya (14). Sesuai dengan wahyu pertama Al-alaq ayat 1-5. Melalui ayat tersebut manusia diperintahkan untuk selalu belajar dan menuntut ilmu baik formal maupun non formal, almujadalah ayat 11 yang memerintahkan kita untuk memberi kelapangan dalam majlis ilmu, dan Alloh akan meninggikan derajat orang berilmu (17).

DAFTAR PUSTAKA
1.         Anonim, 2009, Kode Etik Apoteker Apoteker Indonesia dan Implementasi-Jabaran Kode Etik, Ikatan Apoteker Indonesia.
2.         Anonim, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Th 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
3.         Hartini, Y. S., Sulasmono, 2007, Apotek, Penerbit USD, Yogyakarta
4.         Anonim, 1997, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Th 1997 tentang Psikotropika
5.         Mentri Kesehatan RI, 2010, Peraturan Mentri Kesehatan RI No 1176 Th 2010 tentang Notofikasi Kosmetika
6.         Anonim, 2011, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
7.         Anonim, 2003, Keputusan Kepala BPOMRI No HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
8.         Anonim, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
9.         Mentri Kesehatan RI, 2002, Keputusan Mentri Kesehatan RI No 1332 th 2002 tentang Perubahan Permenkes No 922 th 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek
10.     Anonim, 2004, Kepmenkes No 1027 th 2004 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek
11.     Lacy, C., Armstrong, L., Goldman, M.,Lance, L., 2009, Drug Information Handbook 18th edition, American Pharmacist Association.
12.     Majlis Ulama Indonesia, 2000, Keputusan Fatwa No 2 th 2000 tentang Penggunan Organ Tubu, Ari-ari, Air Seni Manusia bagi Kepentingan Obat-obatan dan Kosmetika
13.     Anonim, 1996, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/Sk/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan ”Halal” Pada Label Makanan
14.     Sudarsono, B., Generasi Pembelajar Mandiri dan Pendidikan Abad 21, materi dalam Information Literacy Training for II Trainer.
15.     Dahlan, Z., 1999, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, Yogyakarta

No comments:

Post a Comment