Sugeng rawuh... Selamat datang... Ahlan wa sahlan... Welcome...

Tuesday, October 22, 2013

PELAYANAN INFORMASI OBAT

LEARNING OUTCOME TUTORIAL II
PELAYANAN INFORMASI OBAT


Nama             : Nurul Fatimah
NIM                : 13811118
Kelompok       : D





PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013

1.       Mengetahui definisi Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan ruang lingkup pekerjaan PIO
Kemenkes no 1197 tahun 2004 BAB VI mendefinisikan PIO sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias, dan terkini baik kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien (1). Kegiatan yang dilakukan dalam PIO dapat berupa;
a.    pemberian informasi kepada konsumen secara aktif maupun pasif melalui surat, telfon, atau tatap muka
b.    pembuatan leaflet, brosur, maupun poster terkait informasi kesehatan
c.     memberikan informasi pada Panitia Farmasi Terapi (PFT) dalam penyususnan formularium Rumah Sakit
d.    penyuluhan
e.    penelitian
Informasi yang diberikan pada pasien dapat berupa waktu penggunaan, lama penggunaan, cara penggunaan obat yang benar, efek yang timbul dari pengobatan, cara penyimpanan obat, serta informasi penting lainnya seperti efek samping, interaksi obat, kontra indikasi, atau kondisi tertentu seperti hamil dan menyusui (1,2).
Keputusan Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan No HK.00.DJ.II.924 menuliskan prosedur tetap dalam PIO;
a.    Menyediakan dan memasang spanduk, poster, booklet, leaflet yang berisi informasi obat pada tempat yang mudah dilihat oleh pasien
b.    Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung dengan jelas dan mudah dimengerti, tidak bias, etis dan bijaksana melalui penelusuran literatur secara sistematis untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
c.     Mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan informasi obat secara sistematis (2).

2.       Mengetahui UU yang mengatur tentang:
a.         Implementasi kode etik apoteker Indonesia terkait kasus
Pelayanan Informasi Obat dalam implementasi kode etik apoteker Indonesia tertuang dalam pasal 7, seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Implementasi dari pasal tersebut meliputi;
1)         Seorang apoteker memberikan informasi kepada pasien masyaraat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakin bahea informasi tersebut harus sesuai, relevan, dan up to date.
2)         Sebelum memberikan informasi, apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien maupun orang yang datang menemui apoteker mengenai pasien serta penyakitnya.
3)         Seorang apoteker harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan kepada pasien dengan tenaga profesi kesehatan yang terlibat.
4)         Seorang apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat, dalam bentuk penyuluhan, memberikan informasi secara jelas, melakukan monitoring penggunaan obat dan sebagainya.
5)         Kegiatan penyuuhan ini mendapat nilai SKP.
Terkait dengan kasus, salah satu implementasi Kode Etik Apoteker Indonesia dari pasal 9 menyebutkan bahwa seorang apoteker harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya janin, bayi, anak-anak, serta seseorang dalam kondisi lemah (3). Sedangkan pada PP no 20 tahun 1996 tentang sumpah apoteker disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, apoteker tidak boleh terpengaruh agama, bangsa, suku, politik dan kedudukan solsial (4). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait kasus, apoteker harus tetap menajalankan kewajibannya dalam memberikan informasi terbaik tanpa memandang status pasien serta dapat meyakinkan pasien untuk menjaga kondisi janin dengan sebaik-baiknya.
b.         PIO
Undang-undang No 36 tahun 2009 serta Pada PP 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa PIO termasuk dalam pekerjaan kefarmasian (5). Selain itu, dalam Kemenkes no 1197 tahun 2004 BAB VI tentang standart pelayanan di Rumah Sakit serta Keputusan Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan No HK.00.DJ.II.924 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas, menjelaskan prosedur pelaksanaan PIO baik di RS maupun di puskesmas (1,2).

c.          Narkotik
Pemerintah mengatur narkotika melalui undang-undang nomor 35 tahun 2009 (6). Undang-undang tersebut mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan
dengan Narkotika baik pengadaan hingga rehabilitasi. Narkotika baik golongan I, II, maupun III hanya diproduksi terbatas dengan ketentuan perundang-undangan.

3.       Mengetahui jenis-jenis narkotika, mengetahui karakteristik heroin (golongan, sintesis, efek samping)
Sesuai UU No 35 Th 2009, narkotika terbagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I; dilarang untuk kepentingan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, reagensia diagnostik dan laboratorium dengan izin metri dan BPOM (pasal 8). Golongan II dan III dengan indikasi medis dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dengan jumlah terbatas, sediaan tertentu, dan diatur undang-undang (pasal 53) (6).
Sesuai UU No 35 Th 2009, heroin termasuk Narkotika Golongan I dengan nama ilmiah diacetylmorfina (6). Heroin merupakan derifat dari morfin yang berasal dari tanaman opium. Efek samping penggunaan heroin antara lain adalah keguguran, infeksi atau penyakit jantung, dan kematian akibat overdosis. Penggunaan melalui suntikan juga berisiko penularan HIV/ AIDS dan hepatitis. Penggunaan heroin dapat menyebabkan toleransi. Pada dosis yang lebih tinggi dari waktu ke waktu, tubuh menjadi tergantung pada heroin. Jika pengguna berhenti menggunakannya, makan akan terjadi withdrawal syndrom. Gejala ini termasuk gelisah, nyeri otot dan tulang, diare dan muntah-muntah, dan dingin berkedip dengan merinding (7).
Heroin termasuk dalam Opioid agonis yang menimbulkan efek analgesia. Ikatan heroin dengan reseptor spesifik yang berlokasi di otak dan medula spinalis dapat mempengaruhi transmisi dan modulasi nyeri. Ada 3 jenis reseptor yang spesifik, yaitu reseptor μ (mu), δ (delta) dan κ (kappa). Di dalam otak terdapat tiga jenis endogeneus peptide yang aktivitasnya seperti opiat, yaitu enkephalin yang berikatan dengan reseptor δ, β endorfin dengan reseptor μ dandynorpin dengan resptor κ. Reseptor μ merupakan reseptor untuk morfin (termasuk heroin). Ketiga jenis reseptor ini berhubungan dengan protein G dan berpasangan dengan adenilsiklase menyebabkan penurunan formasi siklik AMP sehingga aktivitas pelepasan neurotransmitter terhambat. Pelepasan noradrenalin dihambat  dengan aktivasi reseptor μ yang berlokasi didaerah noradrenalin. Efek morfin tidak terbatas dikorteks,tetapi juga di hipokampus,amigdala, serebelum, daerah peraquadiktal dan locus cereleus. Pelepasan asetikolin dihambat didaerah striatum oleh reseptor deltha, didaerah amigdala dan hipokampus oleh reseptor μ. Sedangkan pelepasan dopamin dihambat oleh aktifitas reseptor kappa(8).
Efek terhadap sistem saraf pusat antara lain analgesia, sedasi, euforia, depresi pernafasan, miosis pada pupil, mual muntah akibat stimulasi pada chemoreseptor triger zone. Efek perifer yang terjadi diantaranya menurunkan fungsi saluran cerna, hipotensi, vasodilatasi pembuluh darah sehingga tampak merah dan panas, dan retensi urin. Naional Institute Drug Abuse membagi efek penggunaan heroin menjadi (8);
Short term (segera)
§   Gelisah
§   Depresi pernafasan
§   Fungsi mental berkabut
§   Mual dan muntah
§   Menekan nyeri
§   Abortus spontan
Long term (jangka panjang)
§  Addiksi
§  HIV, hepatitis
§  Kolaps vena
§  Infeksi bakteri
§  Penyakit paru (pneumonia, TBC)
§  Infeksi jantung dan katupnya

4.       Mengetahui aspek-aspek keislaman terkait pekerjaan
QS Al-Ankabut ayat 17, "...maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan”. Menurut ayat itu, rezeki harus diusahakan. Dan seakan mengonfirmasi ayat di atas, firman Allah di surat Al-Jumu’ah ayat 10 tegas menyatakan, cara mendapat rezeki adalah dengan bekerja. “Jika shalat telah ditunaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung”. Menurut riwayat Al-Baihaqi dalam ‘Syu’bul Iman’ ada empat prinsip etos kerja yang diajarkan Rasulullah.
Pertama, bekerja secara halal (thalaba ad-dunya halalan). Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Antitesa dari halal adalah haram, yang dalam terminologi fiqih terbagi menjadi ‘haram lighairihi’ (pekerjaan halal namun menjadi haram karena perbuatan. Misal anggota DPR yang korupsi) dan ‘haram lidzatihi’ (baik pekerjaan maupun perbuatannya haram, misal preman).
Kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain (ta’affufan an al-mas’alah). “Sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, diberi atau ditolak” (HR Bukhari dan Muslim).
Ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga (sa’yan ala iyalihi). “Tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya. Dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga, anak, dan pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah” (HR Ibnu Majah).
Keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga (ta’aththufan ala jarihi). “Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah telah menjadikanmu berkuasa atasnya.” (Qs Al-Hadid: 7). Setelah memenuhi empat prinsip di atas, nilai sebuah pekerjaan akan diukur dari kualitas niat (shahihatun fi an-niyat) dan pelaksanaannya (shahihatun fi at-tahshil). Itulah pekerjaan yang bernilai ibadah dan kelak akan mengantarkan pelakunya ke pintu surga (9).

5.       Mengetahui pandangan islam terkait zina
“Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa’: 32). Ayat ini menegaskan bahwa: dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk mengkhayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis (10).

DAFTAR PUSTAKA

1)        Anonim, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/Sk/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit.
2)        Anonim, 2006, Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan No.Hk.00.Dj.Ii.924 entang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.
3)        Anonim, 2009, Kode Etik Apoteker Apoteker Indonesia dan Implementasi-Jabaran Kode Etik, Ikatan Apoteker Indonesia.
4)        Anonim, 1962, Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1962 tentang Lafal/ Sumpah Janji Apoteker
5)        Anonim, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Th 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
6)        Anonim, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
7)        Anonim, Heroin, available at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/heroin.html, diakses tanggal 14 September 2013.
8)        Iskandar, J., 2002, Efek Neurologis pada Penggunaan Heroin (Putaw), USU digital Library, Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatra Utara.
9)        M. Husaini, 2013, Empat prinsip etos kerja islami, available at http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/03/21/mjzgo9-empat-prinsip-etos-kerja-islami, diakses tanggal 14 September 2013.
10)     Shihab, Q., 2002, Surat Al-Isra’, Tafsir Al-Misbah Vol 7 457-458, Lentera Hati, Jakarta.



2 comments:

  1. kak, kenapa Point no. 5 tidak sama isinya dengan judul artikelnya? dan makasih untuk artikelnya di point 1 dan 2. salam farmasi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Karena di kampus kami, ada nilai2 islam yang dimasukkan dalam setiap materi. Thanks.

      Delete